Mengintip Pemerataan Dokter di Indonesia

Spread the love

Oleh: Adhi Prasetya

Setiap tahun, tanggal 24 Oktober selalu dirayakan sebagai Hari Dokter Nasional. Tanggal ini ditetapkan sesuai dengan berdirinya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 68 tahun yang lalu. Seiring dengan euforia perayaan, sebuah bangsa harus bertanya sejauh apakah mereka telah berjalan. Dari begitu banyaknya aspek dalam evaluasi sistem kesehatan Indonesia, artikel ini akan fokus dalam melihat pemerataan tenaga dokter di seluruh Indonesia: bagaimana distribusi tenaga kedokteran saat ini dan isu apa yang mampu menjadi potensi solusi masalah distribusi di Indonesia.

Peta tenaga kesehatan di Indonesia

Data dari Tinjauan Sistem Kesehatan Indonesia pada tahun 2017 menunjukan bahwa Indonesia mengalami peningkatan jumlah tenaga dokter yang cukup besar semenjak tahun 2002. Dimana pada tahun 2014 dilaporkan terdapat 0.46 dokter per 1000 populasi yang meningkat dari 0.17 pada tahun 2002. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan jumlah sekolah kedokteran dari 40 Fakultas Kedokteran di tahun 2003 menjadi 83 di tahun 2018. Namun sangat disayangkan jika peningkatan jumlah Fakultas Kedokteran ini tidak mengindikasikan adanya pemerataan dan efektivitas distribusi tenaga kedokteran ke seluruh pelosok Indonesia.

Data dari Tinjauan Sistem Kesehatan Indonesia yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Kementrian Kesehatan Indonesia mencatat bahwa dari total 101.615 dokter yang terdaftar, 57,4% berada di Jawa dan Bali. Temuan ini sangat kontras dengan 4,6% dokter saja yang bekerja di bagian timur Indonesia, yakni Maluku, NTT, dan Papua. Secara keseluruhan, menurut Pendataan Potensi Desa (PODES) 2011, 29 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia tidak mencapai rasio yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu 1 setiap 1000 penduduk. Dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja dokter cenderung berpusat di kota-kota besar dibandingkan dengan daerah pelosok.

Data dapat menunjuk kepada keadaan yang sebenarnya, namun untuk sampai kepada tahap penyelesaian masalah perlu digali terlebih lanjut. Sebut saja daerah Papua Barat yang memiliki ahli kebidanan dengan perbandingan sekitar 2 per 100.000 penduduk yang jumlahnya sama dengan daerah Sumatra Selatan pada tahun 2013. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukan jika angka kematian ibu per 100.000 kelahiran Papua Barat lebih daripada 4 kali Sumatra Selatan walaupun jumlah tenaga kerja kebidanan di dua wilayah setara. Penggalian informasi lebih lanjut dalam menentukan penyebab adanya perbedaan kedua kondisi ini dapat mengantar analisa yang lebih tepat sasaran dalam rangka menentukan kebijakan.

Tantangan distribusi tenaga kedokteran

Sebagaimana peningkatan jumlah berkaitan dengan dukungan peningkatan jumlah sekolah kedokteran, distribusi tenaga dokter pun berkaitan dengan distribusi sekolah kedokteran. Kebanyakan sekolah kedokteran berada di ibukota provinsi dan survey juga menunjukan bahwa lulusan dari sekolah-sekolah ini cenderung bekerja di ibukota provinsi daerah dimana mereka mengenyam pendidikan. Pembangunan sekolah kedokteran di daerah terpencil, ataupun penarikan talenta dari pelosok-pelosok yang rela kembali ke daerah masing-masing diharapkan dapat membantu distribusi tenaga kedokteran.

Isu lain yang diangkat ketika melihat distribusi tenaga kedokteran di Indonesia adalah kebijakan dual practice yang memperbolehkan setiap dokter untuk berpraktik di institusi publik maupun swasta. Dengan semakin banyaknya institusi pelayanan kesehatan swasta, kebijakan ini cenderung mendukung para dokter untuk masuk ke dalam institusi swasta yang kebanyakan berdiri di kota-kota besar. Pendapatan yang lebih besar dari praktek swasta membuat tenaga kedokteran tersedot ke dalam institusi swasta. Demikian juga dokter-dokter spesialis yang praktek di institusi swasta yang memberikan upah lebih dengan fasilitas yang juga lebih memadai.

Melangkah maju

Fakta geografi Indonesia yang demikian luas dengan persebaran pulau-pulau yang demikian banyak tidak bisa menjadi alasan distribusi yang tidak merata. Strategi yang jitu berdasarkan data yang akurat perlu dirancang untuk menghadapi masalah yang ada. Kebijakan-kebijakan desentralisasi perlu didukung dengan sumber daya yang memadai, baik infrastruktur, ekonomi, maupun manusia.

Kesehatan perlu dilihat lebih sebagai hak asasi manusia masyarakat Indonesia dibandingkan tempat mendulang uang. Tanpa perspektif kemanusiaan, akan sulit bagi penduduk Indonesia yang berada di daerah terpencil dengan kekuatan ekonomi yang rendah untuk mendapat fasilitas kesehatan yang layak. Pemerintah perlu memberikan insentif yang tepat sasaran agar tenaga dokter bisa didistribusikan dengan baik. Dukungan pemerintah ini merupakan suatu investasi agar dokter yang berdedikasi mampu meningkatkan kualitas kesehatan bangsa.

 

Sumber:

Anderson, Ian; Meliala, Andreasta; Marzoeki, Puti; Pambudi, Eko. 2014. The production, distribution, and performance of physicians, nurses, and midwives in Indonesia : an update (English). Health, nutrition, and population (HNP) discussion paper. Washington, DC : World Bank Group.

Mahendradhata Y, Trisnantoro L, Listyadewi S, Soewondo P, Marthias T. et al. (‎2017)‎. The Republic of Indonesia Health System Review, Health Systems in Transition, Vol-7 No.1. WHO Regional Office for South-East Asia.

Leave a Reply

Close Menu